Pemerintah Serahkan Revisi RUU Tapera

ratih | Jum'at, 12 April 2013

 

Diwakili oleh Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, pemerintah menyerahkan 484 revisi Daftar Inventarisasi Masalah RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada Pansus DPR. Penyerahan ini dilakukan bersama-sama dengan sejumlah mitra kerja Kemenpera dalam pembahasan RUU Tapera, antara lain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Perum Perumnas.

"Pemerintah menyetujui revisi DIM yang telah disampaikan kepada Pansus di DPR untuk dibahas selanjutnya sebagai panduan dalam pembahasan RUU Tapera," ujar Djan Faridz, dalam siaran pers Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Kamis (11/03/13).

Ketua Pansus RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi, mengungkapkan, dari jumlah revisi tersebut, terdapat 202 DIM bersifat tetap, 35 DIM perlu penyempurnaan substansi, 136 DIM perlu penambahan substansi baru, 82 DIM dihapus, dan 29 DIM perlu penyempurnaan redaksional.

Yoseph melanjutkan, revisi DIM RUU tersebut menjadi sah dan formal dan selanjutnya dapat dilakukan pembahasan RUU Tapera sesuai dengan revisi DIM tersebut.

Tapera merupakan program dana perumahan jangka panjang yag diperuntukkan bagi kepemilikan rumah. Program ini merupakan salah satu solusi membantu masyarakat berpenghasilan rendah sehingga bisa memiliki rumah.

Yoseph mengatakan, siapapun bisa menjadi peserta Tapera. Bahkan pengusaha kecil dan menengah, serta pedagang kaki lima atau PKL pun bisa menjidai peserta Tapera. Nantinya peserta Tapera bisa meminjam dana untuk membeli rumah atau rusunami dengan luas maksimal 36m2.

Sebelumnya, Djan Faridz telah meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera membentuk dinas perumahan sehingga mempermudah koordinasi antara pemerintah pusar dan daerah.

Selain itu, pembentukan Dinas Perumahan di daerah ini juga merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen dan perhatian Pemda terhadap program Tapera ini. Apalagi, saat ini jumlah kebutuhan rumah yang semakin tinggi di Indonesia, sehingga perlu adanya perhatian dan penataan oleh Pemda setempat.

 



comments powered by Disqus