Inilah 3 Dasar Penetapan Tarif Pajak UMKM

ratih | Jum'at, 2 November 2012

 

Wacana untuk mengenakan pajak bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah dilontarkan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Namun hingga saat ini, beleid pajak untuk UMKM ini masih digodok oleh Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak berencana mengenakan pajak beradasarkan omzet yang dimiliki UMKM, yakni sebesar 1% untuk UKM dengan omzet antara Rp300juta hingga 4,8 miliar. Sedangkan untuk UKM dengan omzet di bawah Rp300 juta, tarif pajak yang diusulkan adalah sebesar 0,5% dari omzet.

Namun, hingga kini Kementerian Keuangan masih mempelajari besaran pajak yang akan diberlakan bagi pelaku UMKM ini. Sebelumnya, syarief Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan usulan agar  UMKM yang dikenai pajak adalah yang memiliki omzet lebih dari dari Rp200 juta perbulan.

Dalam hitungan Kementerian Koperasi dan UKM, batasan omzet Rp200 juta ini setara dengan batasan pajak penghasilan perorangan tidak kena pajak yakni sebesar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo berjanji untuk membuat sistem pajak yang sederhana namun memenuhi asas keadilan. Untuk itu, ia menyatakan ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam pengenaan pajak bagi UMKM, yaitu:

  1. Harus sesuai atau taat Undang-Undang. 
  2. Harus sederhana sehingga mudah diimplementasikan. 
  3. Harus mencerminkan rasa keadilan.

 



comments powered by Disqus